ANALISIS PROFESIONALISME DAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  DITINJAU DARI SISI LEGISLASI

Soni Muhammad Mafluh Zain; Kusumanto Kusumanto; Dheo Rimbano

Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang.
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
Etwiory, E. B. (2014). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, 1(2), 72574.
Gunawan, M. (2008). Buku pintar calon anggota & anggota legislatif, DPR, DPRD & DPD. Visimedia.
Hasibuan, A. (2018). ETIKA PROFESI-PROFESIONALISME KERJA.
Harefa, A. (2004). Membangkitkan etos profesionalisme. Gramedia Pustaka Utama.
Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang.
Indonesia, P. (1999). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Bagian Proyek Peningkatan Publikasi Pemerintah, Direktorat Publikasi, Ditjen PPG, Deppen RI.
Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pustaka Yustisia.
Ishak, W. (2015). Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu. Katalogis, 4(10).
Kadarisman, M. (2013). Analisis Profesionalisme Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kota Depok. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(2), 318-340.
Kezar, A. (2006). Rethinking public higher education governing boards performance: Results of a national study of governing boards in the United States. The Journal of Higher Education, 77(6), 968-1008.
Mahmudi, M., & Msi, A. K. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Maarif, M. S., & Kartika, L. (2021). Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. PT Penerbit IPB Press.
Moelong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif No Title. Bandung: Rosdakarya.
Ridder, H. G. (2014). Book Review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook.
Rakhmat, R., & Fakih, F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 1(2), 33-38.
Rajab, A., & Undang-Undang, B. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota. RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(1), 1-6.
Rizky, Dillah A. P. K. (2008). Pelaksanaan pengawasan umum oleh badan pengawas dan pemeriksa daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Sukoharjo.
Rahmadani, W. (2020). Pengaruh Kepercayaan diri Petugas Protokoler terhadap Profesionalisme Kerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Susanto, E. H. (2013). Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 163-172.
Salim, H. S., & SH, M. (2021). Pengantar Hukum perdata tertulis (BW). Bumi Aksara.
Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN, 2442, 5958.
Suryani, N. K., & FoEh, J. E. (2018). Kinerja Organisasi. Deepublish.
Yarsina, N. (2019). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH. Ensiklopedia Sosial Review, 1(1).
Yeh, Y. H., Shu, P. G., & Chiang, T. L. (2014). Affiliation and professionalism: Alternative perspectives on decomposing the board structures of financial institutions. International Review of Economics & Finance, 32, 159-174.
Zada, K. (2015). Kewenangan legislasi dewan perwakilan daerah dalam reformasi kelembagaan perwakilan pasca putusan mahkamah konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 3(1).

Abstract viewed - 85 times
PDF downloaded - 130 times

Affiliations

Soni Muhammad Mafluh Zain
Universitas Bina Insan

Kusumanto Kusumanto
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dheo Rimbano
Universitas Bina Insan

Content Top

ANALISIS PROFESIONALISME DAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI SISI LEGISLASI

Soni Muhammad Mafluh Zain ,
Kusumanto Kusumanto ,
Dheo Rimbano

Proceedings Economic, Social Science, Computer, Agriculture and Fisheries (ESCAF) 1St 2022

Submitted: Aug 4, 2022

Abstract

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena yang ada secara lebih mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Lubuklinggau, tepatnya di Kantor Sekretariat Dewan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana profesionalisme dan kinerja anggota DPRD Kota Lubuklinggau. Optimalisasi peran anggota DPRD Kota Lubuklinggau dapat dilakukan dengan tidak bergantung pada sejauh mana peran serta masyarakat yang aktif. Kinerja Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dapat dilihat dari sejauh mana mereka mampu menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun, bagaimana peran yang dimainkan oleh para Anggota DPRD dalam mengemban amanah rakyat, selain itu juga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pengabdian para Anggota DPRD tersebut. Mengimbangi tuntutan rakyat yang semakin tinggi dan cerrdas maka anggota Dewan harus meningkatkan kemampuan profesionalisme atau kompetensinya agar tidak hanya piawai dalam berpolitik, namun juga memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta moral yang memadai terkait konsepsi serta teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegislatifan, kebijakan publik, teknis pengawasan, penyusunan anggaran dan lain-lain. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut: (1)Representation: Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD Kota Lubuklinggau senantiasa berbicara “atas nama rakyat”; (2)Advokasi: Aggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat; dan (3)Administrative oversight: Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.